Home / Polri / Siapapun yang Terbukti Melakukan Penambangan Liar, Polda Banten Tidak Akan Segan Menindaknya.

Siapapun yang Terbukti Melakukan Penambangan Liar, Polda Banten Tidak Akan Segan Menindaknya.

Rilisnews Serang – Polda Banten tidak segan-segan akan menindak tegas siapapun termasuk bos besar yang terbukti melakukan penembangan ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). 

Demikian disampaikan oleh Kapolda Banten Irjen Pol Agung Sabar Santoso kepada awak media usai bersilaturahmi dengan Perwakilan Ombusdman RI Banten, (13/1/20). 

“Siapapun yang terbukti melakukan (Pertambangan) di taman nasional tanpa hak, tanpa izin yah kita proses,” katanya. 

Dikatakan Kapolda pihaknya sejak  kemarin sudah melaksanakan patroli sesuai dengan perintah presiden Jokowi. 

“Apakah masih ada penambang liar disana, memang sudah tidak ada aktivitas tambang masyarakat diatas, cuma ada beberapa peninggalan yang sudah di police line,” ujarnya. 

Polda Banten telah melakukan kegiatan Operasi gabungan Skala besar bersama dengan TNI dan Personel Bareskrim Polri dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan yang di duga adanya Penambangan liar di beberapa daerah Kabupaten Lebak.

Sasaran kegiatan dilakukan di beberapa lokasi wilayah Kabupaten Lebak yang diantaranya di Kampung Cidoyong, Kampung Lebak Ditu, dan Kampung Cijulang yang disinyalir adanya aktifitas Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI).

Karo Ops Polda Banten Kombes Pol Aminudin Roemtaat menjelaskan  kegiatan Ops PETI  bertujuan untuk menghentikan penambangan liar sekaligus memberikan efek jera terhadap para pelaku penambang liar yang melakukan aktifitas di wilayah Kabupaten Lebak. 

Sementara itu Kepala Ombusdman RI Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan menuturkan yang paling penting ketika memang  pertambangan itu murni harus dikelola oleh negara tetap harus memikirkan solusi kedepan seperti apa bagi masyarakat yang secara ekonomi mungkin kurang memadai 

“Artinya tidak pendekatan hukum Ansih dimana yang terlibat ditangkap, tapi bagaimana Kepolisian juga bisa menangkap oknum-oknum di belakang itu semua yang memanfaatkan masyarakat,” ujarnya. 

Gubernur Banten Wahidin Halim, soal tambang emas ilegal menuturkan melihat kemudharatan baik kerusakan maupun kematian yang diakibatkan begitu besar, maka yang perlu dilakukan adalah pendekatan hukum. 

“Penambangan mungkin bukan satu-satunya penyebab banjir. Tapi kalau memang terbukti mengakibatkan kemudaharatan orang banyak, pendekatannya bukan lagi sosial tapi hukum. Kalau dalam kacamatan hukum melanggar ya dihukum,” tegasnya. 

Gubernur juga menginstruksikan Dinas LHK untuk melakukan survey dan menginventarisasi kandungan bahan kimia khususnya merkuri yang menjadi bahan utama pengolah hasil tambang emas. 

Karena, berdasatkan laporan dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, hasil perkebunan, pertanian dan perikanan wilayah tersebut sudah terkontaminasi bahan kimia berbahaya yang digunakan pengolah tambang emas. Sehingga akan membahayakan masyarakat secara jangka panjang. 

“Karena yang paling bahaya itu kan soal merkurinya berarti meracuni kecuali punya sistem sterilisasi yang baik. Karena berakibat kerusakan lingkungan dan kematian, oleh karenanya LH ambil sampel dari hulu sampai hilir sejauh mana kontaminasinya. Kalau terbukti ya sudah dihukum,” ujarnya. 

“Harus tegas, dalam keadaan mengkhawatirkan LH harus buktikan dengan hasil survey. Segera lakukan penelitian LH dan ESDM, invetarisasi, dan segera buat laporan dari hasil inventarisasinya,” tambahnya. 

Selain itu, Gubernur juga memerintahkan Disperindag untuk mengecek peredaran penjualan bahan kimia merkuri mulai dari pemasok hingga toko-toko yang mengedarkan. Terlebih, jika penjualan bahan kimia tersebut berstatus ilegal atau tidak berijin.

“Kalau presiden perintahnya begitu, laksanakan. Kalau kita beralibi dengan cara berfikir sosial ekonomi ya susah. Jadi laksanakan operasi, inventarisasi, turun dan hukum gurandilnya. Itu tanah negara harus ada ijin, nggak ada kompromi,” tutur Gubernur

Kepala Dinas LHK Provinsi Banten M Husni Hasan mengungkapkan, pihaknya telah bekerjasama dengan Polda Banten untuk menindaklanjuti kegiatan penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lebak. Berdasarkan laporan terakhir, Polda telah memasang police line di kawasan penambangan emas ilegal dan terus melakuakan pemantauan lokasi setiap harinya. 

“Kami terus berkoordinasi aktif dengan Polda, karena memang untuk tindakan hukumnya oleh Polda,” jelasnya

Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Banten Eko Palmadi menjelaskan, pekan lalu pihaknya telah diminta Polda Banten menjadi saksi ahli terkait 4 lokasi pengolahan tambang emas di Lebak Gedong yang sudah masuk ke dalam BAP polda. 

Pengolahan hasil tambang emas sebenarnya bukan milik masyarakat, tetapi orang kota yang mempunyai keahilan dan bisnis mengolah emas dari Gunung Halimun. 

Metodenya, ujar Eko, sebagian menggunakan merkuri, sebagian menggunakan sianida. Dibanding dengan sianida, merkuri lebih berbahaya bagi masyarakat karena tidak mudah menguap ketika terbawa air atau mengakir ke pertanian. 

Kepala Disperindag Provinsi Banten Babar Suharso menambahkan, berdasarkan hasil pantauannya, terdapat 2 toko di Kabupaten Lebak yang menjual merkuri, namun sebagian juga memperolehnya dari Sukabumi. 

Untuk itu, selain bekerjasama dengan aparat hukum setempat dalam penegakannya, juga bekerjasama dengan Polda Jawa Barat sebagai upaya preventif.

0Shares

Check Also

Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas, Kawal Rapid dan Swab Test di Puskesmas Gunungsari

Rilisnews Serang – Polsek Pabuaran Polres Serang Kota Polda Banten, bersinergi dengan Puskesmas kawal dan …