Home / Hukum / Masyarakat Air Ringkih Berharap Kepada Bupati way kanan Dan Kapolres Mengusut Tuntas Dugaan Pungli PTSL.

Masyarakat Air Ringkih Berharap Kepada Bupati way kanan Dan Kapolres Mengusut Tuntas Dugaan Pungli PTSL.

Rilisnews Way kanan,Lampung – Masyarakat Air Ringkih Kecamatan RebangTangkas, Dusun 04, berharap kepada Bupati Way Kanan dan Kapolres untuk mengusut tuntas adanya Dugaan pungli (PTSL), dan Memproses secara Hukum.  (21/03/2020).

Padahal berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga Menteri yakni, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167 A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 yang disahkan di Jakarta tanggal 22 Mei 2017, tentang pembiaya persiapan pendaftaran tanah sistematis yaitu terdapat bahwa di Provinsi Lampung yang masuk dalam Kategori IV hanya dikenakan beban biaya per sertifikat sebesar Rp200 ribu.

Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah, justru menjadi lahan pungutan liar (pungli) bagi segelintir oknum. Seperti yang terjadi di Kampung Air Ringkih, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Jum’at,(13/03/2020)

Dari keterangan beberapa warga Dusun Kampung Air Ringkih Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan yang tidak ingin disebutkan namanya saat dimintai keterangan oleh awak media mengatakan “iya saya diminta Rp.300 ribu oleh petugas Pak Bandi dan beberapa rekannya, yang Rp.200 ribu untuk bayar sertifikat dan yang Rp.100 ribu untuk Alas Hak,” jelasnya.

Saat dimintai keterangan, Bandi yang juga ketua Pokmas mengatakan “pembuatan Prona tersebut biayanya Rp.200 ribu dan pembuatan Alas Hak dan materai dll nya Rp.50 ribu dan yang Rp.100 ribu untuk kepala Dusun jika ikut mengukur lahan, dan yang Rp.200 kita berikan kwitansi tapi yg Rp.150 ribu tidak karena diluar sertifikat dan juga bagi yang sudah ada berkas bervariasi ada yang Rp.250 sampai 350 ribu.” jelasnya.

Jelas disini bahwa Kepala Kampung Air Ringkih, Mutholib. S.Pd dan Perangkatnya diduga telah bersekongkol dan telah menyalahgunakan wewenangnya. Mereka diduga berniat mencari keuntungan pribadi dengan meminta 234 penerima program PTSL untuk membayar Rp 350 ribu/sertifikat. 

Menurut keterangan masyarakat Air Ringkih, perbedaan pungutan tersebut yang melebihi peraturan yang ada membuat mereka merasa di tipu,.dan pungutan tersebut tidak berdasarkan Musyawarah Kepada masyarakat, melainkan sepihak aparatur kampung saja.

Dari itulah masyarkat menuntut, dan berharap untuk Aparat hukum ,Polres way  Kanan untuk turun tangan, mengusut tuntas, (Kakam)dan (pokmas)nya, agar kedepannya ada efeks jera dan tak terulang lagi. (Rcxi)

0Shares

Check Also

Demi Menjaga Marwah Insan Pers Pemerintah Dan DIKNAS Diharapkan Ambil Sikap

Rilisnews Waykanan, Lampung – Jumat 14/01/2020 Terkait beredar video singkat di media sosial yang di …