Home / Sosial / SATPOL PP KOTA TANGERANG DI SINYALIR TAK BERDAYA DENGAN “SURAT SAKTI” BERBENTUK SURAT PERNYATAAN

SATPOL PP KOTA TANGERANG DI SINYALIR TAK BERDAYA DENGAN “SURAT SAKTI” BERBENTUK SURAT PERNYATAAN

Rilisnews, Tangerang – uji petik dan uji kafabel buat Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam hal pengawasan terhadap proyek pembangunan bisa di sebut lemah alias loyo.

Seperti halnya bangunan yang beralamat di jalan Adi sucipto, Rt 003/Rw 03, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang yang saat ini sedang di kerjakan masih belum juga terpampang legal IMB nya. Bahkan bangunan tersebut sudah mendekati 84% tahap pengerjaannya. Di sinyalir ada “pat gulipat” antara Satpol PP Kota Tangerang dengan pihak kontrator (pemilik-red) untuk saling menguntungkan dalam kasanah ada yang memberi dan ada yang menerima upeti jenis rupiah.

Sebab musabab Satpol PP Kota Tangerang hingga sampai sa’at ini tidak juga mau menyegelnya bisa di indikasikan bahwa pihak Satpol PP Kota Tangerang dan pemilik bangunan laksana “pacaran” dengan menggunakan seberkas “Surat Sakti” bersama untuk membuat Surat Pernyataan bahwasannya ada niat membuat IMB yang kadaluarsanya Surat Pernyataan tersebut bisa 3 bulan hingga 6 bulan tergantung hal-hal yang di maksud dan termaktup.

Work system penegakan produk hukum, peraturan Daerah, peraturan Walikota seharusnya terus di tingkatkan dan terus di sosialisasikan kepada masyarakat agar ada kesadaran dan ta’at terhadap hukum dan peraturan itu sendiri. Budaya dalam produk  peraturan sering kali tidak berlaku karena kalah dengan produk kebijakan.

Saat awak media Rilisnews dan beberapa awak media lainnya cross cek ke lokasi bangunan, selasa,1/12/20 tidak di temukan papan IMB nya. Ironis sekali proses system “pararel” kembali bergulir, yakni dimana proyek berjalan ( di kerjakan-red) baru beberapa waktu kemudian persyaratan surat-surat untuk pengajuan pengurusan IMB baru di ajukan ke Dinas Perijinan terkait.    
Kembali, di tempat dan waktu yang berbeda, awak media Rilisnews dan beberapa awak media yang lainnya kamis, 3/12/20 menyambangi Kantor Satpol PP Kota Tangerang untuk bertemu Kasi PPNS Gakumda  berinisial ( TT ) di kantornya tidak ada di tempat. Saat di hubungi via telphon juga tidak di angkat terus, di whatsApp pun tak terbalaskan. Apakah mungkin dia lelahhh…?

Dan bila mana suatu bangunan tidak ada ijinnya maka pihak pemerintah baik pusat atau wilayah berbagai sektoral segera ambil tindakan tegas terutama Satpol PP yang sebagai eksekutor terakhir untuk penegakan perda. Dan Satpol PP juga jangan main “petak umpet” dalam hal menyikapi atau menegakan perda.

Menurut Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat -Aliansi Pemantau Pembangunan dan Pertanahan Nasional (LSM – AP3N),Syamsul Bahri mengatakan, ” bila bicara tentang bangunan tidak luput untuk menghitung Koefisien tempat bangunan tersebut, sebab bisa juga melanggar ketentuan Garis Sempadan Jalan ( GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan excluitment luas tanah untuk bangunan  katagori dalam Penataan 60% dan 40% peruntukan ruang dan  semua itu ada aturan dan ketentuannya, ” urainya. 
Masih menurutnya, bahwa dalam hal ini Satpol PP Kota Tangerang melalui bidang Gakumda apakah sama sekali tidak mengetahui atau memang belum tahu atau pura-pura tidak tahu. Kalau memang Satpol pp adem ayem tidak menyikapi hal tersebut maka “ada apa dengan cinta???”.Bisa di artikan Satpol PP Kota Tangerang sudah tidak punya semangat untuk mengambil tindakan tegas. Jangan hanya pedagang kaki lima yang berlatar belakang orang kurang mampu saja yang di sidak dan di tindak tetapi dengan para pengusaha yang notabene orang kaya Satpol PP tak bisa melakukan apa-apa dan tidak bergeming. 

Wild bulding conditions yang tidak ada IMB nya tersebut bisa di sebabkan karena beberapa faktor sektoral, yakni lemahnya atau minimnya pengawasan dari instansi pihak terkait yang memang menjadi penyebab timbulnya  dampak buruk dari pada pelaku usaha (pemilik bangunan-red) akan santai dan menganggap tidak perlu dan penting akan adanya IMB tersebut.

Berpedoman pada peraturan yang di buat oleh pemerintah Kota Tangerang no.17 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, dan Perda Kota Tangerang no.3 tahun 2012 tentang bangunan gedung. Disitu sudah jelas bahwa mekanisme serta tata cara untuk perizinan yang nantinya bisa untuk mewujudkan nilai tambah untuk PAD Kota Tangerang dan juga bisa untuk mewujudkan Good govarnance dan Clean govarnance.

Sampai berita ini di turunkan pihak Satpol PP Kota Tangerang belum juga ambil tindakan tegas yang seharusnya tanggap dan relevant dalam penegakan perda di Kota Tangerang.
   (Syams 007)

0Shares

Check Also

PROYEK PEMBANGUNAN/ REVITALISASI PASAR RAKYAT TANPA IMB, HARUS DI SEGEL ATAU DI BONGKAR

Rillisnews, Tangerang- Bukan rahasia umum lagi bahwa pelaku usaha atau pengusaha yang niat membangun untuk …